Ketika berbicara mengenai sistem hukum yang berlaku di indonesia saat ini , pastinya sebagai negara hukum kita memiliki berbagai macam hukum untuk mengendalikan perilaku di masyarakat. Terlebih lagi, keberadaan hukum tersebut dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan keadilan di masyarakat. Jika secara umum kita hanya tahu tentang hukum pidana, tentunya masih banyak jenis hukum yang berlaku di indonesia. Diantaranya berikut ini Macam Macam Hukum Di Indonesia yang berlaku saat ini.
1.
Hukum Pidana Indonesia
Hukum pidana merupakan bagian
dari macam macam hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu
hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur
tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di
Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana
materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU
nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
2.
Hukum Perdata
Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata
di Belanda sebagai bagian dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada di indonesia
, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak
lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal
dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan
wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi. Untuk Indonesia yang
saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum
perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis
dengan beberapa penyesuaian
3.
Hukum Tata Negara
Hukum
tata negara sebagaimana macam-macam hukum positif adalah hukum yang mengatur
tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan,
pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar
lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai
negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu
negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu)
4.
Hukum Tata Usaha (administrasi) Negara
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang
mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata
pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelebihan
demokrasi pancasila . Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan
hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan
dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi
konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan
kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam
“keadaan yang bergerak”. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam
arti sempit.
5.
Hukum Acara Perdata Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur
tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum
perdata sebagai prinsip-prinsip demokrasi pancasila . Dalam hukum acara
perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het
Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).
6.
Hukum Acara Pidana Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur
tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum
pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.
7.
Hukum Adat
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang
berlaku di suatu wilayah. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia.
Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan
berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena
peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat
memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.
8.
Hukum Islam
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tentunya
agama islam memberikan pengaruh terhadap hukum yang ada di indonesia. Meskipun
begitu, tidak serta merta hukum islam dapat dierapkan di Indonesia. Mengingat
bahwa bangsa kita ini merupkan bangsa yang multikultur terdiri dari banyak
agama, kepercayaan serta suku dan bangsa. Namun, DI NAD atau Aceh merupakan
satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan untuk menerapkan
hukum islam di wilayahnya. Hal ini
sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yaitu :
Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh
Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya
menyangkut kewenangan peradilan umum.
Literasi :
-Buku ppkn kelas XII Vivapakarindo
- Buku ppkn kelas XII Kemendikbud
https://hukamnas.com/macam-macam-hukum-di-indonesia
75 komentar:
17|XII MIPA 3|16
05|XII MIPA 3|16
24|XII MIPA 3|16
16| XIIMIPA3|16
13|xii ipa 3|16
19|XII MIPA 3|16
14|XII MIPA 3|16
35|XII MIPA 3|16
12|XII IPA3|16
02|XII MIPA 3|16
Sisni kartika k
33|XII MIPA 3|16
28|XII MIPA 3|16
04|XII Mipa 3|04
34|XII MIPA 3|16
36|XII MIPA 3|16
07| XII MIPA 3|16
08 | xii mipa 3 | 16
15|XII MIPA3|16
09|XII MIPA 3|16
22|XII MIPA 3|16
23|XII MIPA3|16
3| XII MIPA 3| 16
19|XII IPS 1|6
23|XII IPS 3|06
08|XII IPS 3|06
07|XII.IPS.3|06
17|XII-IPS 3|06
09|XII IPS 3|06
16|XII IPS 3|16
24|XII IPS1|06
23|XII IPS 4|06
18/ XII MIPA 2 /16
3|Xll MIPA 2| 16
04|XII MIPA 2|16
30|XII MIPA 1|16
02|XII IPA 2|16
05|XII MIPA 2|16
04|XII MIPA I|16
12|XII MIPA 2|16
12|XII MIPA 2|16
26|XIIMIPA1|16
07 | XII MIPA 1 | 16
10|XII MIPA2|16
13|XII MIPA 2|16
24 | XII MIPA 1 | 16
26| XII MIPA 2 |16
31|XII MIPA 2|16
25|XII MIPA 2|16
11| XII MIPA 2|16
32|XII MIPA 2|16
17|XII MIPA 2|16
21|XII MIPA1|16
27|XII MIPA 2|16
10 | MIPA 1 | 16
06|MIPA 1|16
16|xii mipa 1|16
07|XII MIPA 2|16
23|XII MIPA 2|16
15|XII MIPA1|16
22|XII MIPA1|16
6|Xll MIPA 2|16
28| XII MIPA 2| 16
34 |XII MIPA 2| 16
35|XII MIPA 2 | 16
09|XII MIPA 2|16
17 | XII MIPA 1|16
05 | XII MIPA 1| 16
22 | XII MIPA 2 | 16
30 | XII MIPA 2 | 16
08 | XII MIPA 1 | 16
16|xii mipa 1|16
16|xii mipa 1|16
24|xii mipa 2|16
14|XII MIPA 2|16
Post a Comment