INDONESIA.
Dirgahayu Indonesia.
https://mediailmupandu.blogspot.com
Dasar Negara.
Education.
Ketika berbicara mengenai sistem hukum yang berlaku di indonesia saat ini , pastinya sebagai negara hukum kita memiliki berbagai macam hukum untuk mengendalikan perilaku di masyarakat. Terlebih lagi, keberadaan hukum tersebut dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan keadilan di masyarakat. Jika secara umum kita hanya tahu tentang hukum pidana, tentunya masih banyak jenis hukum yang berlaku di indonesia. Diantaranya berikut ini Macam Macam Hukum Di Indonesia yang berlaku saat ini.
Kedudukan atau status warga
negara dapat digambarkan bahwa warga negara merupakan status seseorang sebagai
anggota organisasi negara. Oleh karena itu, warga negara merupakan unsur penting
dalam organisasi negara. Tidak akan terbentuk suatu organisasi negara jika
tidak dipenuhi unsur warga negara. Unsur negara yang lain adalah wilayah,
pemerintah yang berdaulat dan pengakuan internasional (pengakuan dari negara
lain).
1.
Status Warga Negara Indonesia
Syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Pengertian rakyat dengan penduduk dan juga warga negara berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa, tetapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:
1. Hukum Berdasarkan Bentuknya
Berdasarkan
bentuknya hukum terbagi menjadi 2 yaitu hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis.
· Hukum tertulis
adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum pidana
yang dicantumkan di KUHP pidana dan hukum perdana yang dicantumkan di KUHP
perdata.
· Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut juga hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat, hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Contohnya: hukum adat suatu daerah.
Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasn langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negaranegara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dimana dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
Hukum adalah aturan yang
bertujuan mengatur pergaulan hidup dibuat oleh lembaga yang berwenang bersifat
mengikat dan memaksa dan dikenakan sanksi bagi yang melanggar.
Sesuai dengan pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Yang
dimaksud Negara hukum adalah segala kehidupan keNegaraan selalu berlandaskan
pada hukum dan Negara yang menegakkan super masih hukum untuk menegakkan
keadilan dan kebenaran.
Menurut Andi Hamzah,
Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga Negara dan swasta yang bertujuan untuk pengamanan
penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada.
Pengertian perlindungan hukum menurut Simanjuntak : Perlindungan hukum segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
A. Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1. Memetakan
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Seperti yang anda tahu, negara Indoneisa sangatlah luas. Hal ini salah satunya dibuktikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, sesuai dengan Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang." Hal ini dilihat secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatis, sengketa perbatasan antarnegara atau pendudukan oleh negara asing.
1. Sistem Nilai dalam Pancasila
Ketika berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.
Cara untuk mengupayakan agar pelanggaran tidak terjadi bisa dilakukan dengan beragam cara, misalnya dengan adanya supremasi hukum dan demokrasi yang harus terus kita tegakkan.
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara :
1. Jenis-Jenis
Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia
Kalau kalian telaah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik naskah sebelum maupun setelah
perubahan, kalian akan dengan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara
dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat kalian
identifikasi mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 34. Dalam ketentuan
tersebut juga diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. Hak
atas kewarganegaraan
Siapakah yang menjadi warga negara
dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab
pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi
warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang
menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga
negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut
secara semena-mena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari
pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan
kehidupan politik di negara kita, Indonesia tercinta.
b. Kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
A. Kedudukan
serta Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan
Nonkementerian
1. Tugas Kementerian Negara
Republik Indonesia
Dalam
melaksanakan tugas-tugasnya ,
Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih
bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa
kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri
negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Adanya Kementerian Negara
Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
1)
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2)
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
presiden.
3)
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
2.
Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
Setiap kementerian bertugas
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Maka dengan demikian, jumlah
kementerian negara dibentuk relatif banyak. Hal ini karena urusan pemerintahan jumlahnya
sangat beragam. Sesuai dengan Pasal 15
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal
kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara.
Dalam hal ini kementerian
yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementerian
tersebut secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah sebagai berikut.
1)
Kementerian
Dalam Negeri
2)
Kementerian
Luar Negeri
3)
Kementerian
Pertahanan
Kementerian yang
mempunyai tugas penyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk
membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya
pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
1) Kementerian Agama
2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3) Kementerian Keuangan
4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5) Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
6) Kementerian Kesehatan
7) Kementerian Sosial
8) Kementerian Ketenagakerjaan
9) Kementerian Perindustrian
10) Kementerian Perdagangan
11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
13) Kementerian Perhubungan
14) Kementerian Komunikasi dan Informatika
15) Kementerian Pertanian
16) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17) Kementerian Kelautan dan Perikanan
18) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi
19) Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk
membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan
fungsi perumusan dan penetapan
kebijakan di
bidangnya masing-masing. Selain kementerian yang menangani urusan
pemerintah tersebut, ada pula koordinator yang didalam kementerian tersebut
yaitu.
a.
Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
b.
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
c.
Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
d.
Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
3. Lembaga
Pemerintahan Non-Kementerian
Lembaga pemerintah
nonkementrian dahulu bernama lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga
pemerintah nonkementrian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu
presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Diatur dalam Keppres
No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Macam-macam
lembaga pemerintah nonkementrian antara lain sebagai berikut.
1)
Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
2)
Badan
Informasi Geospasial (BIG).
3)
Badan
Intelijen Negara (BIN).
4)
Badan
Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
5)
Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6)
Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
7)
Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT).
8)
Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
9)
Badan SAR
Nasional (Basarnas).
10)
Badan
Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
11)
Badan Tenaga
Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
12)
Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi.
13)
Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
14)
Badan Narkotika
Nasional (BNN).
15)
Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
16)
Badan Urusan
Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
17)
Lembaga
Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur
18)
Negara dan
Reformasi Birokrasi.
19)
Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
20)
Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas).
21)
Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
22)
Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset
dan Teknologi.
23)
Lembaga Sandi
Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan, Keamanan.
24)
Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan.
25)
Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan.
26)
Badan Pengawas
Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
27)
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
28)
Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri
Lingkungan Hidup.
29)
Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset
dan Teknologi.
30)
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
31)
Badan
Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
32)
Badan Pusat
Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Ini untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislatif dilakukan serentak. Pada pesta demokrasi sebe...
orcid.org/0000-0002-9313-5267
