“Corak Dinasti politik dan Politik Dinasti Pada Pejabat Di Indonesia”

Pada tataran teori, dinasti politik bukanlah sebuah kesalahan. Dinasti politik baru menjadi sistem yang harus diperangi jika sebuah keluarga melakukan penguasaan sumber daya untuk keuntungan kelompoknya sendiri. Sebab ini berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi jika ada beberapa kepala daerah yang kebetulan bersaudara, namun benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat, tentunya tidak salah.

Namun harus ada pembatasan melalui undang-undang. Jika tidak, maka regenersi kepemimpinan tidak akan muncul dari lingkaran lain. "Stok pemimpin ya itu-itu saja. Indonesia ini, jika dibiarkan akan dikuasai tiga keluarga, yaitu keluarga Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono dan Soeharto”. Selain regulasi, pengendali dinasti politik adalah partai. Dalam hal partai politik harus memiliki standar baku dalam rekruitmen dan promosi kader untuk memastikan semua orang punya hak yang sama dalam kompetisi. Kalau SOP sudah diterapkan, dan yang terpilih tetap anggota keluarga, ya berarti memang layak.

Sebuah keluarga bisa disebut sebagai dinasti politik jika menjalankan birokrasi seperti perusahaan. Artinya, melangkah secara serampangan tanpa memperhatikan peraturan.

Dinasti politik syah-syah saja, apabila dinasti itu dibangun dengan niat dan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Atau tujuan yang lebih tinggi lagi hanya mengharap ridha Allah itu sangat tidak menyalahi aturan. Megawati Soekarno Puteri, walaupun tak semenonjol Ratu Atut, semasa menjabat presiden juga membangun dinasti politiknya, tapi masih dalam batas kewajaran. Di sinilah masalahnya, kadang orang tak sadar sudah melewati batas-batas kewajaran.

Dinasti Atut mengawinkan birokrasi dengan perusahaan dengan hampir semua anggota keluarganya terlibat dalam proyek pemerintah . Yang membedakan dinasti politik dan politik dinasti ialah, Dinasti politik mengacu pada aktor politik yang memiliki hubungan kekerabatan tanpa memperhitungkan sistem politik dimana anggota dinasti itu memegang posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Sedangkan politik dinasti menunjuk pada perilaku politik yang menggunakan ikatan kekeluargaan sebagai modal sosial untuk mendapatkan atau menjalankan kekuasaan.

Dinasti politik bukan suatu penyimpangan, melainkan lebih mencerminkan sebagai produk dari budaya politik masyarakat. Berbeda dengan politik dinasti yang monopolistik dan jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.